Sabtu, 22 Januari 2011

Tenaga Honorer Duduki Gedung DPRD I Tribun Timur

Selasa, 13-10-2009 | 20:48:00 |

Ketua DPRD Bulukumba Siap Mundur
BULUKUMBA, TRIBUN - Puluhan guru kontrak dan honorer di Bulukumba menggelar demonstrasi di gedung DPRD Bulukumba, Selasa (13/10).

Guru-guru honorer dan tenaga kontrak ini menggelar demonstrasi bersama bersama puluhan anggota perwakilan guru lainnya AGRA, FPR, GMNI, IMM, KPRS, GPK FMN, dan BUM.
Demonstran menutut kejelasan status sebagai tenaga guru kontrak dan guru honorer di daerah ini. Sekitar 107 guru kontrak dan guru honorer yang masuk dalam data base tahun 2005 ini dijanjikan akan diangkat menjadi PNS sampai akhir 2009.
Namun, hingga kemarin janji yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 48 itu belum terealisir. Para guru kontrak dan tenaga honorer ini mendapat informasi, mereka tidak diakomodir karena namanya hilang di data base yang diusulkan ke BKN.
"Kami mendengar ada di BKD sebanyak 107 tenaga guru kontrak dan honorer yang tidak diakomodir. Sedangkan yang lainnya telah diangkat menjadi CPNS," jelas Ketua PGSI Bulukumba, Sudirman.
Mereka berharap agar nama yang telah dimasukkan dalam data base itu tetap diusulkan ke BKN dan diangkat menjadi PNS Oktober tahun ini.
Mereka menuduh ada orang di dalam Badan kepegawaian daerah (BKD) yang mengganti nama di data base sehingga mereka tidak diangkat juiga.
"Ada oknum di BKD (Bulukumba) yang sengaja mengganti nama kami dan ini bentuk kezaliman oknum kepada kami," jelas Sudirman.
Puluhan guru honorer dan tenaga kontrak yang menggelar demonstrasi ini bersal dari sejumlah sekolah dan instansi pemerintahan Bulukumba. Mereka datang dari Kindang, Kajang, Gantareng, Bulukumpa, Bonto Bahari, dan Bonto Tiro.(cr5)

Ketua DPRD Siap Mundur
Di hadapan puluhan guru kontrak dan tenaga honorer itu, Ketua DPRD Bulukumba, A Muttamar M, berjanji akan memperjuangkan nasib demonstran. "Jika masalah ini tidak selesai sampai Jumat (pekan ini), saya akan mundur dari jabatan (Ketua DPRD)," katanya.
Diuraikan, sebelum Jumat pekan ini anggota legislatif akan melaporkan masalah yang terkait dengan guru honorer dan tenaga kontrak ini ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dewan minta kepada BKN untuk mengaudit kepala BKD Bulukumba A Hartatia.
Sebulan lalu, kepada demontran yang sama, A Muttamar berjanji akan mengundang BKN untuk mengaudit BKD Bulukumba seusai Lebaran. Namun, janji itu belum juga ada hasilnya. Karena itulah para guru honorer dan tenaga kontrak kembali menggelar demontrasi di DPRD, Selasa kemarin.(cr5)

Ibu Rumah Tangga Ikut Demonstrasi I Tribun Timur

Jumat, 11 Desember 2009 | 12:06 WITA

Bulukumba, Tribun - Puluhan ibu rumah tangga di Bulukumba ambil bagian berunjuk rasa pada hari peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlangsung, Kamis (10/12.

Puluhan ibu rumah tangga ini membentuk barisan dan bergabung dengan Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bulukumba yang di dalamnya ada sejumlah lembaga perjuangan prodemokrasi.
Di antara mereka yang menggelar demonstrasi ini adalah Alaiansi Gerakan Reforma (AGRA), Serikat Nelayan Bulukumba (SNB), GPK, GMNI, BUMI, KPRS, dan PGSI.
Meski para ibu rumah tangga ini tidak berorasi, namun mereka memberikan dukungan dan sportivitas kepada kelompok lain yang tengah berorasi.
Para ibu-ibu rumah tangga ini berada di barisan bagian belakang. Bagaikan fungsinya di keluarga, mereka sebagai pasukan yang membagi-bagikan konsumsi di antaranya air mineral, kepada demonstran lain.
Sesekali mereka ikut berteriak lantang memperjuangkan nasibnya. "Hidup rakyat miskin!" kata seorang wanita paru baya dengan penuh semangat.
Mereka pada umumnya berasal dari kelompok warga miskin. Datang di lokasi demonstrasi menggunakan kebaya dan memakai topi nelayan.
Di Hari Hak Asasi manusai itu, mereka memperjuangkan
hak-haknya sebagai warga negara yang juga mau hidup layak seperti kebanyakan warga Bulukumba.(cr5)

Pendemo Kritik Kinerja Bupati dan Wabup I Tribun Timur

Selasa, 16 Februari 2010 | 01:41 WITA

Warga yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bulukumba itu mengeritik kinerja pasangan Bupati AM Sukri Sappewali dan Wakil Bupati (Wabup) Padasi selama empat tahun lebih memimpin Butta Panrita Lopi.
Koordinator FPR, Rudi Tahas, menilai, selama kurun waktu itu, pemerintah setempat tidak maksimal membangun infrastruktur berupa sarana jalan dan merehabilitasi sejumlah gedung pemerintahan.
"Hampir semua jalan poros desa nyaris tidak ada perubahan selama empat tahun terakhir. Misalnya di Kassimpureng dan sejumlah jalan lain," kata Rudi.
Pendemo juga mengeritik Pemkab Bulukumba yang mengahadirkan artis dan musik elekton saat penutupan pameran pembangunan Bulukumba di Lapangan Pemuda, akhir pekan lalu.
"Ini sangat kontradiksi, karena pemerintah menghadirkan elekton yang tidak sopan menurut ajaran agama Islam. Apalagi daerah ini telah punya aturan perda syariat Islam," tambah Irwandi Puspo, Ketua Komite Pemuda Rakyat Salassae.
Unjuk rasa bermula di depan pasar tua, lalu mereka bergerak hingga di depan kantor bupati Bulukumba.
Pendemo hanya melakukan orasi di luar pagar kantor bupati. Meski begitu, aparat Satpol PP Bulukumba dan petugas Polres Bulukumba tetap melakukan antisipasi.
Dalam rombongan pendemo, tampak beberapa ibu rumah tangga yang membawa bocah. Unjuk rasa berlangsung tertib.
Pengunjuk rasa mengaku gabungan dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Persaudaraan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Ikatan Mahasiswa Mummadiyah (IMM), Komite Pemuda Rakyat Salassae (KPRS) Gerakan Pemuda Kassimpureng (GPK), dan Serikat Nelayan Bulukumba (SNB). (cr5)

Bupati: Harus Punya Indikator Penilaian

MENGENAI penilaian Forum Perjuangan Rakyat (FPR) Bulukumba itu, Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali,
mengatakan, FPR harusnya mempunyai indikator penilaian yang jelas.
"Mereka perlu mempunyai indikator penilaian, karena jika hanya menyampaikan tanpa ada indikator berhasil atau tidak, maka itu namanya subyektif," kata bupati, seperti dikutip oleh
Kabag Humas Pemkab Bulukumba, Daud Kahal, kemarin.
Menurut bupati, berdasarkan data statistik, pihaknya berhasil dalam pembangunan infrastruktur jalan.
"Buktinya bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Bulukumba sebesar 8,06 persen, yang merupakan peringkat ketiga di Sulsel setelah Makassar dan Sidrap," kata Daud.
Data ini menunjukkan, keberhasilan infrastruktur jalan dan irigasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi warga.
Diperoleh juga informasi, dari data penjualan mobil Toyota, Bulukumba tertinggi di Sulsel.
Ini menunjukkan masyarakat sejahtera. Angka kemiskinan juga menurun. Data statistik menyebutkan, tahun lalu penerima raskin 24 ribu Rumah Tangga Sasaran (RTS), kini turun menjadi 21 ribu RTS.
Mengenai perda keagamaan, menurut Daud, karena model kepemimpinan berbeda dengan yang sebelumnya. Jika ada perbedaan, hal itu manusiawi. (cr5)

Tanaman Rekayasa Genetika Ditolak I Upeks Online

Sabtu, 18-04-2009 | 10:11:13

Aktivis LSM dan Mahasiswa menolak tanaman hasil rekayasa genetika. Selain merugikan petani, rekayasa genetika juga mengganggu kesehatan manusia. Penolakan tersebut disampaikan dalam aksi demo yang digelar, Jumat (17/4) kemarin.
BULUKUMBA, Upeks--Sejumlah aktivis LSM dan Mahasiswa menggelar aksi demo di perempatan Teko menolak tanaman rekayasa hasil genetika, Jumat (17/4) kemarin. Penolakan itu, karena dianggap membahayakan kesehatan manusia.
Aksi demo tolak tanaman rekayasa genetika yang dilakukan sekitar 30 aktivis LSM dan mahasiswa itu, merupakan bagian dari peringatan hari tani internasional yang diprakarsai Front Perjuangan Rakyat Bulukumba (FPRB).
Mereka meminta jaminan ketersediaan sarana produksi pertanian; pupuk, obat-obatan, dan benih yang ramah lingkungan, harga yang terjangkau. "Tolak semua benih rekayasa genetika di Indonesia. Selamatkan varietas padi lokal," pinta Hamzah Libya, Koordinator FPRB dalam orasinya.
Hamzah Libya, meminta Pemerintah mengembangkan bibit lokal seperti; padi, jagung, serta tanaman kapas. Tanaman rekayasa genetika membahayakan kesehatan manusia serta merugikan petani. Rekayasa genetika mengandung zat kimia yang bisa merusak kesehatan.
Koordinator FPRB, Hamsah Libya, dengan terang terangan menolak PT Monsanto yang menjadi biang perusahaan pengembang tanaman kapas transgenik di Bulukumba yang merugikan petani. Tanaman rekayasa genetika merusak lingkungan, kelestarian lingkungan terancam.
Selain menolak tanaman rekayasa genetika, FPRB juga meminta pemerintah untuk lebih
memperhatikan nasib buruh dan pekerja pertanian, dengan meningkatkan upah mereka. Tersedianya lapangan pekerjaan serta pendidikan yang murah. Aktivis LSM dan Mahasiswa yang tergabung dalam FPRB yang menggelar aksi demo kemarin adalah;
Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), KPRS, LMND, dan Kareso. (Salahuddin)

Aktivis Desak Kejati Periksa Banggar DPRD Bulukumba | Tribun Timur

Rabu, 6 Oktober 2010 | 09:15 WITA

Bulukumba, Tribun - Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Bulukumba untuk memeriksa sejumlah anggota DPRD yang masuk dalam badan anggaran (banggar) di Butta Panrita Lopi ini.

Mereka meminta aparat hukum di Sulsel segera memeriksa anggota dewan tersebut terkait utang biaya kesehatan gratis Rp 4,6 miliar pada tahun 2009 lalu.
Society Corruption Watch (SCW) Bulukumba menduga ada penyelewengan dana di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Ia menuding ada aliran dana yang diperuntukkan kepada panitia badan anggaran di DPRD setempat.
"Kita berharap Kejati Sulsel dan pihak BK DPRD dapat mengungkap dugaan adanya penyelewengan dana kesehatan gratis pada tahun 2009," kata Ketua SCW Bulukumba, Umar, Selasa (5/10).
Hal sama dituturkan Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bulukumba Ahmad Rivandi. Menurutnya, dana kesehatan yang berjumlah sekitar Rp 4,6 miliar itu telah termasuk di dalamnya tagihan Rp 1,3 miliar kepada pemerintah provinsi.
"Itu sebenarnya telah disetujui oleh dewan untuk dimasukkan dalam anggaran 2010 Rp 2,3 miliar," kata Ahmad.
Namun, aktivis LSM itu mengaku menemukan kejanggalan karena pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Dg Raja Bulukumba telah mencairkan dana untuk keperluan pelayanan di rumah sakit itu sebesar Rp 900 juta yang bersumber dari APBD 2010. Dalam anggaran itu tidak tercantum adanya utang di Dinas Kesehatan Bulukumba.
Pada tahun ini, pihak Dinkes telah mengajukan tagihan Rp 1,8 miliar dengan rincian 40 persen ke Pemprov dan 60 persen ke Pemkab setempat.
"Jadi tidak ada alasan untuk tidak memeriksa pihak yang bersangkutan dan pihak panitia Badan Kehormatan di DPRD Bulukumba terkait persetujuan pembayaran utang," kata Ahmad Rivandi.(smb)